BERITAHUDOTID - Menteri Hukum dan Keadilan Pakistan, Aqeel Malik, menyatakan bahwa Pakistan memilih untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi situasi saat ini dengan India. Dia menegaskan bahwa Pakistan adalah negara yang bertanggung jawab dan tidak akan berbuat agresi kecuali untuk melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya. Dalam konferensi pers di Jakarta, Malik menekankan pentingnya mematuhi gencatan senjata yang ada dan berharap tidak perlu ada tindakan lebih lanjut.
Malik tidak bisa memberikan rincian tentang gencatan senjata karena situasi yang masih berkembang. Dia berharap India akan memilih jalur diplomasi. Malik merasa positif terhadap gencatan senjata dan ingin menyelesaikan krisis dengan India melalui dialog. Mengenai insiden 22 April di Kashmir, Malik mengutuk kejadian tersebut dan menawarkan dukungan bagi India dalam penyelidikan.
Dia menjelaskan bahwa jika Pakistan memiliki sesuatu yang disembunyikan, mereka tidak akan menawarkan penyelidikan. Tawaran untuk menyelidiki insiden Kashmir masih berlaku, dan dia menekankan bahwa Pakistan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Pakistan juga meminta penyelidikan internasional yang bersifat independen, tetapi belum mendapatkan respons dari India.
Malik menambahkan bahwa Pakistan menghargai dukungan dari komunitas internasional dalam ketahanan mereka menghadapi krisis ini. Menurutnya, banyak negara Muslim dan komunitas internasional sepakat dengan pendekatan Pakistan yang matang terhadap situasi ini. Mengenai Perjanjian Air Sungai Indus, Malik menjelaskan bahwa perjanjian itu tidak bisa ditangguhkan karena tidak ada ketentuan dalam perjanjian. Dia menegaskan bahwa Pakistan memilih untuk menggunakan diplomasi, bukan tindakan lain, dalam menghadapi penundaan IWT setelah serangan teroris di Kashmir.
Perjanjian Air Sungai Indus, yang ditandatangani pada 1960, menetapkan pembagian air antara India dan Pakistan. Perjanjian ini telah menjadi stabilitas selama konflik antara kedua negara.
Narasumber https://beritahudotid.blogspot.com/